PENGUNGUMAN SELEKSI ADMINITRASI KPK 2017 AGUSTUS

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lembaga KPK sesuai dengan jargon yang digunakannya “INDONESIA MEMANGGIL”digunakan oleh lembaga KPK dalam menginformasikan bahwa dibuka peluang untuk menjadi bagian dalam pemberantasan korupsi di negara Indonesia, dalam melaksanaakan tugasnya dalam bidang pemberantasan korupsi, KPK selalu memiliki pedoman dalam lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan negara yang bebas akan korupsi, Lembaga KPK memiliki visi dan misi yang menjadi landasan, falsafah dalam menjalankan kegiatan mereka agar selalu terarah dalam mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga. Adapun visi dan misi tersebut adalah :

VISI

• Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien.

MISI

• Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

UNTUK PENGUNGUMAN NYA KITA BISA MENGAKSES LANGSUNG KE HALAMAN

https://www.ppm-asesmen.com/beranda/pengumuman?halaman=3

SEPERTI YANG TERLIHAT SEKILAS DIBAWAH INI DARI NO (101-150)

NO	USER ID	KODE/POSISI
101	005844/220294/1/DEH/KPK/17	DEH - DATA ENTRY BIRO HUMAS
102	005899/150589/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
103	005920/270591/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
104	006155/080893/2/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
105	006221/280794/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
106	006277/301192/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
107	006325/151093/1/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
108	006342/180491/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
109	006366/010393/1/DEH/KPK/17	DEH - DATA ENTRY BIRO HUMAS
110	006415/241289/2/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
111	006867/220888/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
112	006972/250487/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
113	007012/100890/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
114	007142/070986/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
115	007160/251287/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
116	007182/210989/1/DEU/KPK/17	DEU - DATA ENTRY BIRO UMUM
117	007268/100294/1/DEH/KPK/17	DEH - DATA ENTRY BIRO HUMAS
118	007365/180197/1/OPL/KPK/17	OPL - OPERATOR LISTRIK
119	007371/190391/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
120	007377/121191/2/DEU/KPK/17	DEU - DATA ENTRY BIRO UMUM
121	007427/220492/2/KTR/KPK/17	KTR - KRU MEDIA TELEVISI RADIO
122	007434/181183/1/OPL/KPK/17	OPL - OPERATOR LISTRIK
123	007459/300790/1/DEU/KPK/17	DEU - DATA ENTRY BIRO UMUM
124	007570/100593/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
125	007571/260396/1/OPL/KPK/17	OPL - OPERATOR LISTRIK
126	007642/191190/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
127	007647/281290/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
128	007679/161190/2/DEU/KPK/17	DEU - DATA ENTRY BIRO UMUM
129	007695/020490/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
130	007834/200394/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
131	007854/300195/2/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
132	007867/160190/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
133	007914/081091/1/KMT/KPK/17	KMT - KRU MEDIA TELEVISI
134	007919/260389/1/KMT/KPK/17	KMT - KRU MEDIA TELEVISI
135	007984/250594/1/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
136	007992/100589/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
137	008067/031194/2/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
138	008116/120491/1/DEU/KPK/17	DEU - DATA ENTRY BIRO UMUM
139	008149/020891/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
140	008192/280890/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
141	008298/030190/2/KMM/KPK/17	KMM - KRU MEDIA MAJALAH
142	008321/200793/1/DEH/KPK/17	DEH - DATA ENTRY BIRO HUMAS
143	008382/250891/1/OPL/KPK/17	OPL - OPERATOR LISTRIK
144	008435/270688/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
145	008451/030994/2/DES/KPK/17	DES - DATA ENTRY BIRO SDM
146	008494/280991/1/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
147	008737/220593/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG
148	008779/021290/1/DEP/KPK/17	DEP - DATA ENTRY DIT. LHKPN
149	008892/151092/2/DEL/KPK/17	DEL - DATA ENTRY DIT. LHKPN
150	008990/120186/1/OPS/KPK/17	OPS - OPERATOR SISTEM GEDUNG